Strategi Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional dalam
Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia
Oleh Kelompok III
1. Annisa Ridhatul
K 5. Jessica Manurung
2.
Achmad Eko W 6.
Muslim Raden P
3. Dony
Arisandi 7. Sabila Izazi
4. Andhika Priyandanu 8.
Ziqri Rahman
Pembahas
: 1. Anastasia Karina D.A
2. Zara Amanda Mutia
Dosen
Pembimbing : Drs. Hardowiyono M.Si
UNIVERSITAS
BRAWIJAYA MALANG
FAKULTAS ILMU
SOSIAL & ILMU POLITIK
ILMU HUBUNGAN
INTERNASIONAL
MALANG
2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Setiap
bangsa dalam mencapai tujuannya senantiasa akan menghadapi berbagai tantangan, ancaman,
hambatan dan gangguan darimanapun datangnya, baik dari luar maupun dari dalam. Sehingga, bangsa tersebut memerlukan keuletan dan
ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional yang disebut Ketahanan
Nasional.
Dalam mengembangkan dan
mewujudkan ketahanan nasional,
setiap bangsa memiliki cara yang berbeda-beda,
sesuai falsafah, budaya dan pengalaman sejarah
masing-masing. Bagi bangsa Indonesia, ketahanan nasional dibangun diatas dasar
falsafah bangsa dan negara Indonesia yaitu Pancasila, selain itu ketahanan nasional juga dibangun sesuai
norma UUD 1945, dan Wawasan Nusantara .Oleh
karena itu Ketahanan Nasional perlu terus ditingkatkan, dipupuk dan dibina secara terus menerus berdasarkan
Wawasan Nusantara melalui pelaksanaan
Pembangunan Nasional dalam segenap aspek dan dimensi kehidupan (asta gatra), baik yang
bersifat statis yaitu trigatra (Geografi,Demografi, Sumber Kekayaan Alam),
maupun yang bersifat dinamis yaitu pancagatra (Ideologi, Politik, Ekonomi,
Sosial Budaya, dan Hankam).[1].
Ditinjau dari segi geopolitik dan geostrategi dengan
posisi geografis, sumber
daya alam dan jumlah serta kemampuan penduduk telah menempatkan Indonesia
menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh antar negara besar.
Hal ini secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak positif maupun
dampak negatif terhadap segenap aspek kehidupan sehingga dapat mempengaruhi
kelangsungan hidup dan eksistensi NKRI terutama dibidang ekonominya. Karena perekonomian
adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan
kebutuhan bagi masyarakat, meliputi produksi, distribusi serta konsumsi barang
dan jasa. Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu
maupun kelompok serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat
untuk memenuhi kebutuhan[2].
Pascakemerdekaan,
Presiden Soekarno menunjuk Perdana Menteri Djuanda Kertawijaya untuk mendeklarasikan Indonesia
berasaskan negara kepulauan (Archipelagic State). Deklarasi yang kemudian
dikenal dengan Deklarasi Djuanda itu baru diakui dunia internasional pada 1982
dalam konvensi hukum laut PBB ke-III United Nations Conventions on the Law of
the Sea (Unclos) yang kemudian dilanjutkan dengan meratifikasi Konvensi PBB
tentang Hukum Laut dengan Undang-undang No. 17/1985. Melalui
serangkaian perjuangan panjang, kini luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta
kilometer persegi yang terdiri dari laut teritorial 3,1 juta meter persegi dan
perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2,7 kilometer. Jumlah pulau yang berjajar
dari
Sabang-Marauke mencapai 18.110 pulau dengan garis pantai sepanjang 95,181
kilometer yang merupakan terpanjang keempat. Jika bicara modal menjadi kekuatan
poros maritim dunia,
Indonesia tentu
punya[3].
Posisi geografis yang strategis dan kepulauan yang diapit oleh Samudera Pasifik
dan Samudera Hindia dan berada diantara Benua Asia dan Benua Australia menjadi
alasan yang mendasar bagi terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang
diwacanakan Presiden Jokowidodo. Apalagi
negara ini memiliki empat titik strategis yang dilalui
40% kapal-kapal perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat
Lombok, dan Selat Makassar yang bisa memberikan peluang besar untuk
memfasilitasi Indonesia menjadi pusat industri perdagangan serta pelayaran
maritim dunia.
Namun,
cita-cita bangsa tersebut tidak akan
terwujud dengan baik tanpa disokong dengan ketahanan nasional yang mendukung
terutama ketahanan ekonomi yang berperan besar dalam menyumbangkan pendanaan
dan pencapaian kesejahteraan masyarakat indonesia dalam pembangunan poros
maritim.
Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa bangsa
Indonesia harus memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan khususnya mengembangkan ketahanan ekonomi nasional yang
dapat
mengatasi setiap bentuk tantangan dan hambatan yang dapat mengganggu terciptanya cita-cita
“Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”. Sehingga, kita
akan memahami bagaimana strategi bangsa Indonesia mulai dari pemerintah,
perusahaan-perusahaan dan masyarakat
dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional untuk mewujudkan cita-cita
bangsa yaitu “Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”.
1.2 Tujuan
Penulisan
1.
Menjelaskan
definisi dan aspek-aspek yang berkaitan dengan ketahanan nasional.
2.
Menjelaskan ketahanan ekonomi nasional.
3.
Menjelaskan
ketahanan ekonomi Indonesia saat ini.
4.
Menjelaskan
wacana Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
5.
Menjelaskan
hubungannya antara ketahanan ekonomi dengan wacana Indonesia sebagai poros
maritim dunia.
6.
Menjelaskan
hambatan-hambatan ekonomi dalam
mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
7.
Menjelaskan
strategi dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam mewujudkan Indonesia
sebagai Poros Maritim Dunia.
1.3 Kegunaan
Penulisan
1.
Kegunaan
Teoritis
Penelitian ini memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa FISIP
Universitas Brawijaya dalam
mendalami pengetahuan
mengenai ketahan nasional terutama ketahanan ekonomi nasional. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat
dalam khasanah kajian
keilmuan Pendidikan
Kewarganegaraan itu sendiri.
2.
Kegunaan
Praktis
Penelitian
ini memfokuskan pada
strategi-strategi apa saja yang harus dilakukan untuk memperkuat ketahanan
ekonomi nasional dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Sehingga
diharapkan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengamalkan isi pembahasan makalah ini dengan
memberikan kontribusi untuk memperkuat ketahanan ekonomi
nasional dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
1.4 Metode
Penulisan
Metode Penulisan yang digunakan oleh penulis yaitu metode
kepustakaan atau dengan studi literatur. Sehingga, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berita-berita, literature,buku, jurnal, karya ilmiah dan ditambah referensi-referensi dari situs internet yangbersifat resmi.
BAB II
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang dan tujuan penulisan pada BAB
I, dapat diambil suatu perumusan masalah yaitu :
1.
Apa
itu ketahanan nasional ?.
2.
Apa
itu ketahanan ekonomi nasional?.
3.
Bagaimana
ketahanan ekonomi Indonesia saat ini?.
4.
Bagaimana
wacana Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia?.
5.
Apa
hubungannya antara ketahanan ekonomi nasional dengan wacana Indonesia sebagai poros
maritim dunia?.
6.
Apa
saja hambatan-hambatan ekonomi dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim
Dunia ?.
7.
Bagaimana
strategi dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam mewujudkan Indonesia
sebagai Poros Maritim Dunia?.
BAB III
PEMBAHASAN
1. Definisi Ketahanan Nasional
Ketahanan
nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan
ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, Kekuatan nasional dalam menghadapi
dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari
dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat
membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara
2. Kedudukan Ketahanan
Nasional
Ketahanan
nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa
Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu di implementasikan secara
berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin
diwujudkan, Wawasan
nusantara
dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual, yang didasari
oleh Pancasil sebagai landasan ideal dan UUD sebagai landasan konstisional
dalam paradigma pembangunan nasional.
3. Asas
ketahanan nasional
Asas Ketahanan
Nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang
tersusun berlandaskan Pancasil, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Asas-asas
tersebut adalah sebagai berikut:
a)
Asas kesejahtraan dan
keamanan
Asas ini merupakan
kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun
masyarakat atau kelompok. Didalam kehidupan nasional berbangsa dan bernegara,
unsur kesejahteraan dan keamanan ini biasanya menjadi tolak ukur bagi
mantap/tidaknya ketahanan nasional.
b)
Asas
komprehensif/menyeluruh terpadu
Artinya,
ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek tersebut
berkaitan dalam bentuk persatuan dan perpaduan secara selaras, serasi, dan
seimbang.
c)
Asas kekeluargaan
Asas ini bersikap
keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung
jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal hidup
dengan asas kekeluargaan ini diakui adanya perbedaan, dan kenyataan real ini
dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik
yang bersifat merusak/destruktif.
4. Ciri Ketahanan Nasional
Di dasarkan pada metode astagrata ; seluruh aspek kehidupan nasional
tercermin dalam sistematika astagarata yang terdiri atas 3 aspek alamiah
(trigatra) yang meliputi geografi, kekayaan alam, dan kependudukan dan lima
aspek sosial (pancagatra) yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial
budaya, dan pertahanan keamanan.
5. Sifat Ketahanan Nasional
1. Mandiri,
artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri
dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah
serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian
ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan
dalam perkembangan global.
2. Dinamis, artinya ketahanan nasional tidaklah
tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan
kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini
sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini
senantiasa berubah. Oleh sebab itu, upaya peningkatan ketahanan
nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya di
arahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik.
3. Manunggal, artinya ketahanan nasional memiliki
sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang
seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
4. Wibawa,
artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal
dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain
sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal
suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya.
5. Konsultasi dan kerjasama, artinya ketahanan
nasional Indoneisa tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak
mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat
konsultatif dan kerja sama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada
kekuatan moral dan kepribadian bangsa.
6. Fungsi Ketahanan Nasional
Ketahanan nasional
dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional yang perlu dipahami untuk menjamin tetap
terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak dan pola kerja dalam menyatukan
langkah bangsa yang bersifat inter – regional (wilayah), inter – sektoral
maupun multi disiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara
berfikir yang terkotak-kotak (sektoral). Satu alasan adalah bahwa bila
penyimpangan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga dan sarana,
yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga
berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan
arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunman nasional disegala bidang dan
sektor pembangunan secara terpadu, yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan
program.
7. Tujuan Ketahanan Nasional
Tujuan ketahanan nasional adalah untuk
menjamin identitas, integrasi dan kelangsungan hidup bangsa dan negar serta
perjuangan mencapai tujuan nasional dapat dijelaskan seperti dibawah ini
a)
Ketangguhan
Adalah kekuatan yang
menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita atau dapat
menanggulangi beban yang dipikulnya.
b)
Keuletan
Adalah usaha secara
giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut diatas
untuk mencapai tujuan.
c) Identitas
Yaitu ciri khas suatu
bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan. Negara dilihat dalam pengertian
sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dengan penduduk,
sejarah, pemerintahan, dan tujuan nasional serta dengan peran internasionalnya.
d) Integritas
Yaitu
kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur sosial
maupun alamiah, baik bersifat potensional maupun fungsional.
e) Ancaman
Yang
dimaksud disini adalah hal/usaha yang bersifat mengubah atau merombak
kebijaksanaan dan usaha ini dilakukan secara konseptual, kriminal dan politis.
8. Keberhasilan
Ketahanan Nasional
Untuk mewujudkan
keberhasilan ketahanan nasional diperlukan kesadaran setiap aspek warga negara Indonesia, yaitu :
1. Memiliki
semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yang berupa
keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal menyerah yang mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala ancaman,
gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam,
untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara
serta perjuangan mencapai tujuan nasional.
2. Sadar dan peduli
terhadap pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi,
sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga setiap warga negara Indonesia
baik secara individu maupun kelompok dapat mengeliminir pengaruh tersebut,
karena bangsa Indonesia cinta damai akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Hal
itu tercermin akan adanya kesadaran bela negara dan cinta tanah air.
Ketahanan
ekonomi nasonal adalah
ketahanan yang wujudnya tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian
bangsa, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan
dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya
saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Dengan
demikian, pembangunan ekonomi diarahkan kepada mantapnya ketahanan ekonomi
melalui terciptanya iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan
dan teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup
serta meningkatkan daya saing dalam lingkup persaingan global.
Ketahana Nasional dalam
bidang Ekonomi itu sendiri dapat tercermin dalam berbagai kondisi kehidupan pereknomian bangsa yang mana dalam bangsa
tersebut dapat memelihara kemandirian Ekonomi Nasional. Dalam
pencapaian tingkat ketahanan Ekonomi yang diinginkanpun banyak memerlukan
pembinaan, diantaranya seperti :
1. Ekonomi kerakyatan harus menghindarkan sistem
free fight liberalism, etatisme dan monopolistis.
2. Pembangunan ekonomi memotivasi serta mendorong
peran serta masyarakat secara aktif.
3. Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat
mewujudkan kemaknmuran dan kesejahtaeraan yang adil dan merata di seluruh wilayah
Indonesia.
4. Pemerataan pembangunan dan pemanfaataan
hasil-hasilnya senantiasa memperhatikan keseimbangan antar sektor dan antar
wilayah.
5. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan
saling menguntungkan dalam keterpaduan antar sektor pertanian, industri serta
jasa.
3.3 Ketahanan
Ekonomi Indonesia saat ini
Bagaimanapun, konsepsi
ketahanan ekonomi nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan
nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang
seimbang, serasi dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh yang
berlandaskan Pancasila, UUD 45 dan Wawasan Nusantara. Salah
satunya adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan nilai dan
visi nasional demi sebesar-besarnya bagi kemakmuran yang adil dan merata antara
rohani dan jasmani.
Namun,
3 hal yang menghambat kondisi perekonomian Indonesia untuk menjadi lebih baik saat
ini :
1.
Kekayaan
alam terutama laut masih banyak dikuasi pihak asing. Dalam
UUD 1945 pasal 33 ayat (3) disebutkan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
kemakmuran rakyat. Meskipun begitu tidak dapat dipungkiri juga bahwa kekayaan
alam khususnya laut di Indonesia masih banyak yang dikuasai oleh pihak asing,
dan tidak sedikit yang sifatnya ilegal dan mementingkan kepentingan sendiri.
2. Banyak praktik KKN.
Sampai sejauh ini
kepemimpinan nasional belum terlepas dari virus kolusi, korupsi dan nepotisme
(KKN), yang akhirnya
banyak mengalir ke kebiasaan masyarakat Indonesia.
3. Tingginya tingkat pengangguran yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Tingginya tingkat pengangguran juga menimbulkan kesenjangan ekonomi antara
yang kaya dan yang miskin sehingga menimbulkan krisis ekonomi yang berkelanjutan. Selain
terbatasnya sarana dan prasarana ekonomi mempengaruhi arus bahan, barang dan
jasa sehingga perkembangan ekonomi menjadi terhambat, akibat pengaruh aliran
neo liberalism yang secara terstruktur mempengaruhi kebijakan ekonomi di negeri
ini
3.4 Wacana Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia
1)
Gagasan
Gambar
1. Potret laut indonesia
Tiga
elemen poros maritime : Pertama, poros maritim dapat dilihat sebagai
sebuah visi atau cita-cita mengenai Indonesia yang ingin dibangun. Dalam
konteks ini, gagasan poros maritim merupakan sebuah seruan besar untuk kembali
ke jati diri Indonesia atau identitas nasional sebagai sebuah negara kepulauan,
yang diharapkan akan mewujud dalam bentuk Indonesia sebagai kekuatan maritim
yang bersatu (unity), sejahtera (prosperity), dan berwibawa (dignity).
Kedua, poros maritim
juga dapat dipahami sebagai sebuah doktrin, yang memberi arahan mengenai tujuan
bersama (a sense of common purpose). Sebagai doktrin, Jokowi mengajak bangsa
Indonesia melihat dirinya sebagai ”Poros Maritim Dunia, Kekuatan di Antara Dua
Samudra”. Doktrin ini menekankan realitas geografis, geostrategis, dan geoekonomi
Indonesia yang masa depannya tergantung, dan pada saat yang bersamaan ikut
memengaruhi, dinamika di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Ketiga, gagasan poros
maritim tidak berhenti pada level abstraksi dan konseptualisasi. Gagasan itu
menjadi operasional ketika platform Jokowi juga memuat sejumlah agenda konkret
yang ingin diwujudkan dalam pemerintahannya ke depan.
2)
Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim
Indonesia secara
geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih
besar daripada daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di
hampir setiap pulau di Indonesia (± 81.000 km) yang menjadikan Indonesia
menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai
terpanjang di dunia. Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk
memajukan perekonomian Indonesia.
Data Food and
Agriculture Organization di 2012, Indonesia pada saat ini menempati peringkat
ketiga terbesar dunia dalam produksi perikanan di bawah China dan India. Selain
itu, perairan Indonesia menyimpan 70 persen potensi minyak karena terdapat
kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Dari angka
ini hanya sekitar 10 persen yang saat ini telah dieksplor dan dimanfaatkan.
Gambar 2. Grafik Perkembangan Perikanan
Indonesia
3.5 Hubungan Antara Ketahanan Ekonomi dengan Wacana
Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia
3.5.1 Pembangunan
infrastruktur dan kekayaan laut indonesia dapat memperkuat Indonesia sebagai
Poros Maritim Dunia[6]
Poros maritim yang digagas oleh Presiden Joko
Widodo harus bisa mencapai pada tahap ketahanan pangan, energi, dan pertahanan,
sehingga berujung pada ketahanan ekonomi bagi Indonesia. Kepala Pusat Penelitian
Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Zainal Arifin,
mengatakan saat ini gagasan poros maritim terkesan lebih banyak di atas
permukaan laut, seperti tol laut, pelabuhan-pelabuhan, pelayaran, dan
transportasi.
Karena itu, sebagai salah satu negara dengan
potensi perikanan laut yang melimpah, pembangunan infrastruktur untuk
memperkuat Indonesia sebagai poros maritim juga harus dikerjakan, termasuk
mengembangkan teknologi pascapanen perikanan. Sebenarnya teknologi pascapanen
tradisional yang dilakukan nelayan juga sudah banyak, seperti pemindangan,
pengasapan, dan pengasinan. Namun, perlu juga untuk dikembangkan menjadi
teknologi tepat guna. Menurut Zainal, sudah cukup banyak teknologi pascapanen
yang dikembangkan. LIPI, misalnya, telah mengembangkan teknologi pengasapan
dingin tanpa menggunakan api.
Salah satu aspek paling
krusial di Indonseia saat ini adalah ekonomi. Pertama, poros maritim akan
membangkitkan banyak sekali sektor industri turunan, selain industri
transportasi laut itu sendiri. Kedua, akan meningkatkan intensitas perdagangan
antarpulau yang berpotensi meningkatkan pembangunan regional. Ketiga,
meningkatkan daya saing produk ekspor kita seiring dengan membaiknya sistem
logistik nasional, terutama yang berbasis maritim.
Poros maritim bisa menjadi
jalan keluar dari kebuntuan daya saing nasional yang sudah mulai menimbulkan
komplikasi jangka pendek. Investor mulai melihat ketidakmampuan bersaing produk
kita menjadi beban akut bagi transaksi berjalan sehingga tingkat kepercayaan
mereka pada masa depan perekonomian Indonesia juga mulai merosot. Akibatnya,
rupiah cenderung melemah pada kisaran Rp 12.000 per dollar AS dan Indeks Harga
Saham Gabungan (IHSG) merosot pada level 5.000-an. Pada triwulan III-2014,
defisit transaksi berjalan masih 6,8 miliar dollar AS atau setara 3,07 persen
terhadap produk domestik bruto (PDB).
Banyak tantangan yang harus dihadapi, salah satunya
adalah persoalan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan. Tantangan sekaligus
peluang yang dihadapi berupa derasnya arus globalisasi serta perubahan
paradigma sektor industri dunia. Sudah banyak industri yang berskala global.
Dalam hal ini, contohnya adalah industri mobil. Bagian-bagian untuk membentuk
satu mobil tidak diproduksi di satu negara saja, melainkan di negara-negara
lain.
Hambatan lainnya, yaitu Presiden terpilih Joko Widodo
berencana ingin meningkatkan anggaran
belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI hingga 1,5 persen dari
angka produk domestik bruto (PDB) selama masa kepemimpinannya. Namun, hal itu
dipandang tidak cukup apabila Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim
dunia.
Anggaran pertahanan 1,5 persen masih jauh dari cukup untuk
membentuk poros maritim, tutur pengamat militer dan pertahanan Connie
Rahakundini Bakrie saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk ‘Mewujudkan
Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Dari Negara Kepulauan Menuju Negara
Maritim’ di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
3.7 Strategi
Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia
3.7.1 Strategi Dasar
1)
Kesiapan
sumber daya manusia. Hal ini perlu dimulai dengan melakukan pengarusutamaan
wawasan bahari
ke dalam proses pendidikan. Indonesia juga perlu menyiapkan keahlian di
berbagai bidang kelautan, mulai dari yang bersifat teknis, teknologi, sampai
ahli-ahli strategi dan hukum laut internasional. Pada level yang lebih
strategis, bangsa Indonesia juga perlu memperkuat kesadaran lingkungan maritim
(maritime domain awareness/MDA).
2)
Wawasan bahari dan MDA perlu ditopang
oleh, dan dituangkan dalam, determinasi untuk melakukan penguatan infrastruktur
maritim. Fokus pada pembangunan infrastruktur ini sudah tertuang dalam rencana
kerja agenda pembangunan Jokowi-Jusuf Kalla.
3)
Ketiga, pembangunan maritim perlu biaya
yang besar, ketersediaan teknologi yang cukup, dan waktu yang panjang. Sulit
rasanya membayangkan semua itu dapat dilakukan oleh Indonesia secara mandiri.
Karena itu, Indonesia
perlu menyusun kerangka kerja sama kemitraan maritim multilateral untuk
mewujudkan cita-cita dan pelaksanaan agenda pembangunan poros maritim ini.
Misalnya, Indonesia dapat membentuk Indonesia Maritime Partnership Initiative
(Prakarsa Kemitraan Maritim Indonesia) bersama Jepang, Tiongkok, India, Korea
Selatan, dan Singapura.
3.7.2 Strategi Spesifik yang menunjang Ketahanan
Ekonomi
1) Dari
segi Kelembagaan
Wakil Ketua DPR Fahri
Hamzah mengatakan DPR mewacanakan untuk memekarkan komisi-komisi yang ada,
salah satunya dengan membentuk komisi maritim. Hal itu karena menurut beliau,
visi maritim pemerintahan Jokowi-JK harus didukung oleh parlemen. Tak harus
dengan membentuk komisi baru, bisa juga dengan memaksimalkan kemitraan dengan
komisi-komisi yang ada. Dia menilai wacana soal pembentukan komisi maritim ini
perlu dibahas lebih lanjut.
Pada Sidang Paripurna
DPR RI 29 September 2014 lalu, RUU Kelautan telah disahkan menjadi UU Kelautan.
Hal tersebut merupakan langkah maju bangsa Indonesia sekaligus menandai
dimulainya kebangkitan Indonesia sebagai bangsa bahari yang kini tengah
bercita-cita menjadi Negara Maritim. UU Kelautan akan menjadi payung hukum
untuk mengatur pemanfaatan laut Indonesia secara komprehensif dan terintegrasi.
Terdapat dua jenis
wacana yang muncul terkait dengan ide pembentukkan kementerian maritim, yaitu
pembentukkan Kementerian Maritim sebagai salah satu Kementerian di bawah
Kabinet Presiden Terpilih Jokowi, dan pembentukkan Kementerian Koordinator
Maritim yang membawahi kementerian-kementerian terkait dengan hal maritim guna
memfokuskan kabinet pada pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Kompleksitas permasalahan
serta banyaknya segi yang harus ditangani dalam pembangunan berbasis
maritim menuntut kebijakan lintas sektoral yang efektif. Saat ini pengelolaan
laut Indonesia melibatkan banyak lembaga, yaitu Kementerian Pertahanan,
Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian
Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian
Lingkungan Hidup, TNI AL, dan Polri. Dengan begitu banyak lembaga yang
berkecimpung di laut sebenarnya dapat menjadi peluang maupun hambatan dalam
pembangunan maritim. Menjadi peluang apabila semua stakeholder maritim bisa
bersinergi dan menjadi hambatan apabila yang terjadi sebaliknya.
Pentingnya eksistensi Kementerian
Maritim ini lebih ditunjukkan pada beban-beban tugasnya di daerah pesisir.
Kementerian Maritim mempunyai tugas untuk bisa mengintegrasikan
persoalan-persoalan maritim serta solusinya dan menyosialisasikan kepada
masyarakat di wilayah pesisir Indonesia sebagai pelaksana pertama terhadap
hal-hal yang terjadi di lautan Indonesia. Secara
umum, Kementerian Koordinator Bidang Maritim tidak hanya akan menangani
persoalan perikanan dan sumber daya maritim, namun dari segi
ekonomi tentu
saja akan menambah beban keuangan negara, mulai dari infrastruktur dan belanja
rutin.
2) Strategi Perkuat Transportasi
Sistem
transportasi laut Indonesia harus menjadi sistem yang efisien, merata, berdaya
saing aman dan berkelanjutan. Iiga
infrastruktur transportasi laut yang dibutuhkan untuk mewujudkan poros maritim
dunia yaitu tol laut, pelabuhan, dan pelayaran rakyat (PELRA).
a) Tol laut atau disebut juga sebagai
pendulum nusantara.
Tol laut bertujuan untuk membuka akses pelayaran
petikemas regional dengan memuat pelabuhan berskala internasional yang dapat
melayani kapal-kapal niaga besar diatas 3.000 TEU atau sekelas kapal Panamax
6.000 TEU.
b)
Dari sisi
pelabuhan, jumlahnya juga harus memenuhi ketentuan.
Sesuai
Keputusan Kementerian Perhubungan Nomor 414 Tahun 2014, pelabuhan ditetapkan
sebanyak 1.240 meliputi 33 pelabuhan utama, 217 pelabuhan pengumpul, dan 990
pelabuhan pengumpan.
c)
Pelayaran rakyat.
PELRA,
masih sangat eksis dan tetap dibutuhkan, mengingat karakteristik kargo yang
dilayaninya masih terus berkembang. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
93 Tahun 2014, PELRA didefinisikan sebagai kegiatan angkutan laut yang
menggunakan kapal layar tradisional; kapal motor berukuran sampai 500 GT yang
digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga
penggerak bantu; dan kapal motor dengan ukuran antar 7 GT sampai 35 GT. Menurut
Bambang, karakteristik kargo pengguna kapal rakyat memiliki volume kecil, umumnya
komoditas yang mudah rusak sehingga membutuhkan fleksibilitas tinggi yang hanya
bisa dipenuhi oleh kapal kecil.
3) Strategi yang masih harus dilakukan
1. Dari
segi pemerintah
a)
Kesiapan APBN :
Kesiapam
APBN hingga
kesiapan penyelenggara negara dan masyarakat. Ada kemungkinan, poros maritim
akan alot dalam eksekusi karena
berkaitan dengan masalah kelautan kita yang kronis sudah
sedemikan lama. Pemerintah diharapkan mengupayakan strategi radikal dan
melibatkan lintas kementrian dan pemangku kepentingan seperti nelayan,
masyarakat pesisir dan dunia usaha baik BUMN maupun swasta nasional dan asing.
Dalam hal infrastruktur laut, dibutuhkan
percepatan pembangunan infrastruktur laut sehingga lalu lintas logistik/barang
menjadi cepat dan merata diseluruh wilayah Indonesia. Konsep tol laut (atau
dalam terminologi dan konsep lain disebut sebagai pendulum nusantara) yang
diutarakan oleh Presiden Jokowi semasa kampanye akan terwujud bila ada dorongan
dan inisiatif pemerintah membangun deesea port (pelabuhan) dengan memberi
jaminan bagi perusahaan dalam negeri seperti PT. Pelindo dan PT. PAL. Tentu
juga memungkinkan mengundang investor asing namun dengan batasan serta
menggunakan SDM Indonesia agar terjadi transfer pengetahuan dan teknologi pada
sektor ini. Selain perbaikan dan perhatian khusus yang diberikan dalam bidang teknologi
untuk mengelola sumber daya alam di laut Indonesia, diperlukan juga sebuah
pengembangan pelabuhan dan transportasi laut untuk mendorong kegiatan maritim
Indonesia menjadi lebih modern dan mudah digunakan oleh masyarakat. Diharapkan
juga peran swasta untuk mendukung jalannya pemberdayaan laut ini, supaya
program-program ini tidak hanya bergantung pada dana APBN saja.
b)
Kesiapan pembangunan Infrastrukur :
Harus ada upaya mengatasi ketinggalan
pembangunan pelabuhan kelas dunia. Selain
pelabuhan, industri galangan kapal juga diharapkan tumbuh sehingga mampu
memasok kebutuhan kapal yang akan menjadi tulang punggung transportasi lintas
pulau. Intensitas perdagangan antarpulau dengan sendirinya akan
menurunkan tingkat kesenjangan antarkawasan. Selanjutnya, perbedaan harga
komoditas pokok di Jawa dan Papua tidak akan setajam sekarang.
c)Perlu adanya inegrasi
antara pajak fiskal
Dalam membangun ekonomi pelayaran, perlu
adanya integrasi antara pajak fiskal, industri dalam negeri, sistem dan
manajemen pelabuhan, modal, serta sumber daya manusia. Harus dilakukan
membangun negeri tanpa uang negara di lokasi-lokasi strategis. Banyak cara baru
yang bisa kita tempuh, mulai dari manajemen aset dan rekayasa uang untuk
dijadikan modal. Langkah Konkrit
menjaga Kelautan
d) Langkah
konkrit
Langkah konkrit yang
bisa menjadi pemicu gerakan poros maritim ini seperti pemberantasan pasar gelap
ikan, ilegal fishing, infrastuktur laut serta budaya kelautan yang
berkelanjutan dan kembali menggerakan sektor padat karya kelautan. Terobosan
yang dilakukan oleh Kementrian Kelautan Perikanan dengan moratorium izin kapal
tangkap merupakan cara yang tepat sebagai pemicu gerakan ini. Memberikan
insentif yang bertanggungjawab kepada masyrakat nelayan dan penduduk pesisir
menjadi mutlak, karena mereka merupakan subyek utama pembangunan poros maritim.
2.
Dari
segi masyarakat,
a)
Nelayan
diharapkan dapat menjadi subjek pejuang yang memanfaatkan sumber daya laut.
b) Harus ada Upayah Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat
Bagi
masyarakat umum yang tidak terlibat langsung dalam mewujudkan poros maritim
masih ada langkah konkrit yang dapat diakukan. Perubahan pola konsumsi proteni
hewani dari dominasi daging sapi dan
ayam menjadi ikan sebagai sumber protein utama. Jadi, keluhan terkait
kelangkahan daging sapi pada saat tertentu yang kemudian memaksa pemerintah
untuk impor seharusnya tidak perlu terjadi. Bila menjadkan ikan sebagai
pengganti daging sapi, tidak saja menambah kombinasi protein tapi juga
mendorong peningkatan kualitas hidup para nelayan. Kampenye makan ikan itu sehat
selayaknya digebyarkan.
Dari kesemuanya itu
tentu muaranya adalah kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan, kelestarian
lingkungan dan pembangunan yang merata bagi seluruh warga dan hamparan negara
kepulauan RI. .
BAB IV
PENUTUP
2.1 Kesimpulan
Berdasarkan
hasil pembahasan, penulis menyimpulkan hal-hal
yang berkaitan dengan strategi memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional dalam
Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia antara lain :
1.
Ketahanan nasional merupakan hal yang sangat diperlukan
untuk menguatkan negara dari hambatan atau serangan dari eksternal maupun
internal yang dapat menggangu kelangsungan hidup warga negara.
2.
Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam
kondisi kehidupan perekonomian bangsa, yang mengandung kemampuan memelihara
stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan
kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran
rakyat yang adil dan merata.
3.
Keadaan
ekonomi Indonesia saat ini masih berkutat pada masalah kemiskinan, KKN, dan
masih banyak perusahaan swasta yang dikuasai oleh negara asing.
4.
Ketahanan
ekonomi nasional yang baik akan baik juga dalam menunjang perwujudan cita-cita “Indonesia
sebagai Poros Maritim Dunia”.
5.
Strategi
dasar dari segi ekonomi untuk mewujudkan
Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia adalah dari segi lembaga, regulasi dan
pendanaan, selain itu aktualisasi pembangunan yang mendukung juga diperlukan.
6.
Strategi
yang masih harus dilakukan oleh pemerintah dikedepannya adalah penyediaan
anggaran untuk pembangunan infrastruktur sangat penting. Selain itu, masyarakat juga harus berperan
aktif untuk berkontribusi dan mendukung demi terwujudnya cita-cita bangsa
Indonesia ini.
2.2 Saran
Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia buka
lagi hal yang hanya wacana lagi tapi akan segera terealisasi. Oleh karena itu, tidak hanya pemerintah tapi
kita sebagai masyarakat Indonesia untuk
berpartisipasi aktif dalam berkontribusi demi perwujudan cita-cita
tersebut. Diharapkan dari segi ekonomi,
pemerintah dapat mempersiapkan rencana yang baik untuk memperkuat ketahanan
ekonomi nasional untuk menunjang perwujudan cita-cita tersebut. Sehingga,
Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri dengan pemanfaatan potensi sumber
daya dan disegani bangsa lain.
DAFTAR
PUSTAKA
Rahayu, Minto.2007.Pendidikan
Kewarganegaraan.Jakarta : Grasindo. Hal 244.
Suroto, Wahyono.2009.Indonesia Negara Mariim.Jakarta Selatan
: Teraju.Hal 15.
Indrita Hardiana., S.H/Benedicta
Trixie., S.IP
Edy
Santosa.2009. Membangun Ketahanan Sosialan
Budaya. Diakses melalui https://www.scribd.com/doc/26569245/Membangun-Ketahanan-Sosial-Budaya
Pasca Sarjana UGM
Tahun Program Studi Ketahanan Nasional.Pdf
2014. Presiden RI- Poros Maritim Dunia Miliki Lima Pilar.
Diakses melalui http://mimbar-rakyat.com/detail/presiden-ri-poros-maritim-dunia-miliki-lima-pilar pada tanggal 20 November 2014.
Edy
Santosa.2009.Pasca Sarjana UGM Tahun Program Studi Ketahanan Nasional.Pdf
http://www.kkp.go.id/index.php/export/post/c/10972/print/
Solopos.2014.Tol Laut- Jokow Menanti Realisasi Indonesia sebagai Poros
Maritim Dunia. Diakses melalui http://www.solopos.com/2014/10/12/tol-laut-jokowi-menanti-realisasi-indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia-543652 pada tanggal 20 November 2014.
[1] Edy Santosa.2009. Membangun Ketahanan Sosialan Budaya.
Diakses melalui https://www.scribd.com/doc/26569245/Membangun-Ketahanan-Sosial-Budaya
Pasca
Sarjana UGM Tahun Program Studi
Ketahanan Nasional.Pdf
[5] Kompasiana.2014.
Pengaruh Ketahanan dalam bidang ekonomi.
Diakses melalui http://politik.kompasiana.com/2013/04/12/pengaruh-ketahanan-nasional-dalam-bidang-ekonomi-550530.html
[6] http://koran-jakarta.com/?23861-poros%20maritim%20harus% 20berujung%20pada%20ketahanan%20 ekonomi
[9] http://duniakudigital.wordpress.com/2014/11/11/ini-dia-kata-charles-soal-wacana-pembentukan-komisi-maritim/
[10]
Indrita Hardiana., S.H/Benedicta Trixie., S.IP
Tidak ada komentar:
Posting Komentar